Demo 11 April, Gedung DPRD Banyuwangi Dikepung Dua Gelombang Mahasiswa

Agen Poker Rabu (13/04/2022) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi dikepung dua kelompok Mahasiswa secara bergantian, Senin (11/4). Kelompok pertama datang meluruk gedung wakil rakyat mengatasnamakan gabungan mahasiswa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam aksi pertama tersebut, tampak ratusan mahasiswa memadati Kantor DPRD Banyuwangi, mereka datang membawa empat poin tuntutan untuk disuarakan kepada pemangku kebijakan negara. Menolak kenaikan harga BBM dalam hal ini Pertamax, kemudian tolak wacana penundaan Pemilu atau presiden tiga periode, serta menolak kenaikan pajak 11 persen, dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan solar dan minyak goreng. "Empat poin tersebut sangat berdampak kepada masyarakat, terutama kelangkaan minyak, masyarakat kesulitan mencari minyak goreng, kemudian penundaan Pemilu atau tiga periode Presiden," kata Koordinator aksi dari GMNI, Rozaki Muhtar. Agen DominoTidak berselang lama, gelombang mahasiswa kedua mulai berdatangan menuju gedung DPRD Banyuwangi. Kali ini berbeda, sebelumnya dari kelompok organisasi mahasiswa eksternal kampus, kelompok kedua merupakan organisasi internal dari kampus-kampus di Banyuwangi. Jumlah mereka mencapai 300 orang dengan membawa sejumlah atribut aksi, tak begitu jauh berbeda, tuntutan yang mereka suarakan berjumlah tiga poin.

Poin pertama masih seputar harga Pertamax yang naik jadi Rp12.500, kemudian menolak wacana penundaan Pemilu atau presiden tiga periode, serta meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan solar dan minyak goreng. Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Banyuwangi, Aris Rahmatullah mengatakan, komitmen pihaknya untuk menyuarakan aksi sudah kokoh dan memiliki dasar yang kuat dari hasil kajian diskusi dalam beberapa waktu terakhir. Lebih dari itu, inisiatif yang digagas Aliansi BEM Banyuwangi ini adalah murni untuk menyelamatkan nasib masyarakat untuk ke depannya. "Dari hasil diskusi kami, maka kami menyampaikan beberapa tuntutan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, agar suara rakyat bisa didengar oleh pemerintah," tutur Aris. Aliansi BEM Banyuwangi memberi waktu selama tujuh hari kepada DPRD Banyuwangi untuk menepati janjinya, menyampaikan suara mahasiswa kepada pemerintah pusat. 

Menanggapi tuntutan dan aksi para mahasiswa ini, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M Ali Mahrus mengatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat, sebab seluruh poin yang disampaikan merupakan kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat. "Saat ini tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan domain pusat, yang jelas kita di daerah menggunakan fungsi kontrol, apakah benar ada kelangkaan atau tidak, jika memang demikian, kita akan mencoba untuk mengantisipasi hal ini," ujar Mahrus.